Bisnis

Dedi Mulyadi Pastikan UMP Jawa Barat 2027 Hampir Rampung

Published

on

Ilustrasi upah pekerja. (Foto: Net)

TODAY.ID, Bandung – Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Barat 2027 hampir rampung dan tinggal menunggu pengumuman resmi.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyatakan besaran upah akan ditetapkan berdasarkan formula sesuai ketentuan pemerintah.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan proses penetapan UMP 2027 sudah mendekati tahap akhir. Namun, ia belum mengungkapkan besaran kenaikan upah yang akan ditetapkan.

“Sudah, sudah hampir selesai, tinggal diumumkan. Yang UMP sudah, ya nanti aja tunggu pengumuman. Ya, formula sesuai aturan pemerintah,” kata Dedi dalam keterangan yang diterima, Jumat (20/11/2026).

Dedi mengingatkan, kebijakan kenaikan upah pekerja perlu diimbangi dengan peningkatan produktivitas serta kelancaran pasokan pangan di daerah.

Ilustrasi upah pekerja. (Foto: Net)

Hal itu dinilai penting agar kenaikan pendapatan buruh tidak tergerus oleh lonjakan harga kebutuhan pokok.

Sementara itu, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Jawa Barat mendorong agar penetapan UMP 2027 mulai mengacu pada Kebutuhan Hidup Layak (KHL), meskipun besaran yang dibahas pemerintah belum sepenuhnya memenuhi harapan kalangan pekerja.

Ketua KSPI Jawa Barat Dadan Sudiana mengatakan, dalam rapat dewan pengupahan hingga Rabu (18/11) malam, pihaknya mengusulkan agar UMP Jawa Barat 2027 ditetapkan minimal sebesar 80 persen dari nilai KHL.

Usulan tersebut lebih tinggi dibandingkan acuan yang disampaikan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yakni 70 persen dari KHL.

“Usul pemerintah itu sudah mau mengacu kepada KHL. Acuannya sekarang 70 persen dari KHL. Jadi sekarang di angka tiga jutaan,” ujar Dadan di Bandung, Kamis.

Ilustrasi upah pekerja. (Foto: Net)

Menurut Dadan, perubahan pendekatan tersebut penting karena masih terdapat kesenjangan cukup lebar antara UMP Jawa Barat 2026 dengan kebutuhan hidup layak pekerja.

UMP Jawa Barat 2026 tercatat sebesar Rp2,3 juta, sedangkan nilai KHL mencapai sekitar Rp4,248 juta. Kondisi itu menjadi alasan KSPI terus mendorong peningkatan upah agar secara bertahap mendekati kebutuhan hidup layak.

Dadan menegaskan, kalangan buruh tetap menargetkan pemenuhan KHL hingga 100 persen. Namun, pihaknya memahami target tersebut membutuhkan tahapan sehingga kenaikan menjadi 80 persen pada 2027 diharapkan dapat menjadi langkah awal.

“Kita masih berharap Jawa Barat 100 persen KHL. Tapi, ini tidak mungkin karena bicara tahapan. Kami berharap tahun ini bisa 80 persen dulu,” tandasnya.(*)

Laman: 1 2 3

Exit mobile version