Bisnis
DPRD Jabar Desak Percepatan Pembangunan Kolam di Pelabuhan Jayanti
TODAY.ID, Bandung – Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat mendesak percepatan pembangunan fasilitas tambahan kolam labuh di Pelabuhan Perikanan Jayanti.
Proyek tersebut dinilai mendesak karena menyangkut keselamatan ribuan nelayan yang selama ini kesulitan mendapatkan tempat bersandar aman bagi perahu mereka.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Jabar, Lina Ruslinawati, mengatakan kapasitas kolam labuh yang tersedia saat ini sudah tidak mampu menampung jumlah perahu nelayan yang terus bertambah.
Berdasarkan data rukun nelayan setempat, terdapat sekitar 2.000 nelayan dengan jumlah perahu aktif mencapai 2.000 unit. Namun fasilitas kolam labuh yang tersedia saat ini hanya mampu menampung sekitar 300 perahu.
“Artinya, ada ribuan perahu yang terpaksa bersandar di laut lepas. Ketika ombak besar datang, perahu-perahu ini rentan terisi air, karam, bahkan hanyut terbawa arus. Bagi nelayan, kehilangan perahu berarti kehilangan mata pencaharian utama untuk menghidupi keluarga mereka. Pembangunan kolam labuh ini adalah kebutuhan yang sudah sangat mendesak sejak lama,” ujar Lina usai meninjau lokasi di Cianjur, Rabu (20/5/2026).
Menurut Lina, pemerintah provinsi sebenarnya telah menyiapkan anggaran pembangunan perluasan kolam labuh. Namun realisasi proyek masih terkendala persoalan di lapangan, terutama terkait pemanfaatan lahan di sekitar area pelabuhan.
Ia menyebut sebagian pedagang yang menempati kawasan tersebut masih keberatan melepas lahan meski statusnya merupakan aset pemerintah daerah. Situasi itu disebut menghambat proses pembangunan fasilitas yang dibutuhkan nelayan.
“Kami sangat memahami bahwa para pedagang juga sedang mencari nafkah di sana. Namun, kita juga tidak boleh lupa bahwa lahan tersebut adalah aset pemerintah yang akan digunakan untuk kemaslahatan masyarakat yang jauh lebih luas, khususnya keselamatan ribuan nelayan. Kita ingin semua berjalan selaras,” katanya.
Komisi II DPRD Jabar juga menyoroti adanya dugaan pihak tertentu yang memperkeruh situasi dengan mempengaruhi masyarakat sehingga proses komunikasi berjalan lambat.
Karena itu, DPRD berharap ada langkah persuasif dan dialog terbuka agar pembangunan tidak memicu konflik berkepanjangan maupun kekecewaan dari komunitas nelayan.
Lina bahkan meminta Gubernur Jawa Barat turun langsung ke Pelabuhan Jayanti untuk melihat kondisi di lapangan sekaligus mencari solusi yang dapat diterima semua pihak.
“Pendekatan terbaik adalah dialog yang hati ke hati. Kami sangat berharap Pak Gubernur bisa hadir langsung di tengah-tengah masyarakat Jayanti. Kehadiran pemimpin biasanya akan memberikan ketenangan, meluluhkan ego, dan membawa solusi yang adil. Mari kita kesampingkan ego sektoral demi membangun masa depan Jayanti yang lebih baik,” tandasnya.(*)