Bisnis
Pemkab Majalengka Alihkan Investasi BIJB Kertajati Untuk Pembangunan
TODAY.ID, Majalengka – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Majalengka menarik kembali dana investasi yang sejak 2014 disiapkan untuk pengembangan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati.
Dana investasi yang awalnya sebesar Rp150 miliar itu kini mengendap di bank dan mengalami kenaikan nilai menjadi sekitar Rp171 miliar berkat bunga simpanan.
Bupati Majalengka Eman Suherman menyampaikan bahwa rencana investasi tersebut tak lagi relevan karena belum adanya dampak signifikan dari BIJB terhadap perekonomian daerah.
“Dana cadangan itu kami anggarkan sejak 2014. Tapi hingga sekarang, geliat BIJB belum sesuai harapan dan belum memberi imbal hasil ke daerah,” ujar Eman kepada wartawan, Sabtu, 28 Juni 2025.
Dana tersebut sebelumnya diamanatkan dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pembentukan Dana Cadangan Investasi Daerah.
Namun, Eman mengungkapkan, perda itu telah kedaluwarsa sejak 2018. Meski begitu, dana tetap tersimpan aman di bank dan mengalami kenaikan nilai karena bunga.
Dengan tidak lagi berlakunya dasar hukum tersebut, Eman mengatakan dana akan difokuskan ulang untuk mendanai pembangunan prioritas di Majalengka.
“Kami berencana mengalihkan penggunaannya ke sektor infrastruktur, sosial, dan ekonomi. Tapi tentu harus melalui persetujuan DPRD,” ucapnya.
Langkah Pemkab ini mendapat dukungan dari DPRD Majalengka. Anggota Komisi IV, M. Fajar Shidik, menyatakan pihaknya segera membahas pencabutan perda dana investasi dalam waktu dekat.
“Kami sudah sepakat untuk mencabut dasar hukumnya. Minggu depan drafnya dijadwalkan masuk dan dibahas,” ujarnya.
Fajar menambahkan, meskipun perda akan dicabut, DPRD tetap membuka ruang untuk kemungkinan investasi di masa mendatang, tergantung situasi fiskal daerah.
“Bisa saja sebagian tetap dialokasikan untuk investasi. Tapi harus proporsional dengan kebutuhan pembangunan yang mendesak,” tuturnya.
Menurut Fajar, kondisi keuangan Majalengka saat ini cukup terbatas. Tidak adanya bantuan dari provinsi membuat APBD harus bekerja ekstra keras menutup berbagai kebutuhan.
Ia berharap dana Rp171 miliar tersebut bisa dimaksimalkan untuk menjalankan visi pembangunan Bupati pada tahun 2025.
“Kalau fokus utamanya pengentasan kemiskinan, mari alokasikan ke sana. Bisa ke Dinas Sosial, Dinas Pertanian, atau infrastruktur pendukung. Tapi harus ada kesinambungan, jangan hanya setahun selesai,” tegasnya.
Di sisi lain, Eman masih menyimpan harapan agar BIJB kembali hidup. Ia menanggapi wacana pengurangan maskapai di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, sebagai peluang strategis bagi Kertajati.
Ia berharap pemerintah pusat menjadikan BIJB sebagai alternatif pemindahan penerbangan, alih-alih ke Bandara Soekarno-Hatta yang sudah padat.
“Kalau Halim mau dikurangi, jangan larinya ke Soetta lagi. Biar saja ke sini, ke BIJB. Di sini tidak akan crowded,” kata Eman.
Menurutnya, BIJB telah membuktikan kapasitasnya sebagai bandara internasional. Ia merujuk pada dua kloter jemaah haji asal Majalengka dan Subang yang mendarat bersamaan menggunakan pesawat berbadan lebar.
“Ini bukan uji coba, ini kejadian nyata,” tandasnya.
Ia pun mendorong agar program keberangkatan haji dan umrah dipusatkan di BIJB untuk memicu pertumbuhan penerbangan lainnya.
“Kalau program pemerintah seperti umrah dan haji terpusat di sini, saya yakin maskapai lain akan ikut masuk,” tutupnya.(*)