Daerah
Bawaslu Bekasi Sebut Tujuh Kecamatan Rawan Tinggi Pada Pilkada 2024
TODAY.ID, Bekasi – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bekasi mencatat tujuh kecamatan dari total 23 kecamatan di wilayah tersebut tergolong kategori rawan tinggi dalam Pilkada serentak 2024.
Ketua Bawaslu Kabupaten Bekasi, Akbar Khadafi, mengungkapkan bahwa kecamatan-kecamatan yang masuk dalam kategori rawan ini adalah Cibitung, Cabangbungin, Tambun Utara, Tambun Selatan, Pebayuran, Cikarang Barat, dan Tarumajaya.
“Tingkat kerawanan di setiap kecamatan berbeda-beda, baik dalam bentuk maupun dimensi,” jelas Akbar.
Bawaslu mengidentifikasi beberapa faktor kerawanan pada tujuh kecamatan tersebut. Di Kecamatan Cibitung, ada riwayat gugatan PHPU 2024 terkait TPS yang berdekatan dengan posko pemenangan serta persoalan daftar pemilih.
Kecamatan Cabangbungin diketahui rawan karena masalah banjir dan sejarah kekurangan logistik pemilu. Tambun Utara juga memiliki risiko terkait wilayah banjir, daftar pemilih, serta TPS yang dekat dengan lokasi pemenangan kandidat.
Kecamatan Tambun Selatan menjadi perhatian khusus karena memiliki jumlah TPS terbanyak di Jawa Barat, kepadatan penduduk tinggi, serta riwayat kekurangan logistik.
Selain itu, Tambun Selatan pernah menghadapi gugatan PHPU pada tahun 2019 terkait daftar pemilih. Kecamatan Pebayuran memiliki riwayat gugatan PHPU baik di tahun 2019 maupun 2024 serta isu netralitas dalam proses rekapitulasi dan penghitungan suara.
Di Cikarang Barat, faktor kerawanan mencakup kepadatan penduduk, netralitas penyelenggara, serta masalah dalam rekapitulasi hasil suara.
Terakhir, Kecamatan Tarumajaya mengalami kerawanan terkait data pemilih dan letak geografisnya yang berbatasan dengan DKI Jakarta dan Kota Bekasi. “Temuan ini telah kami sampaikan kepada KPU, pemerintah daerah, dan aparat keamanan untuk diambil langkah antisipatif,” kata Akbar.
Bawaslu juga telah mengundang berbagai unsur, seperti Forkopimda, organisasi masyarakat, Forum Kerukunan Umat Beragama, Majelis Ulama Indonesia, serta elemen masyarakat lain untuk bekerja sama dalam upaya mitigasi.
“Mitigasi ini penting agar pelaksanaan pilkada berjalan lancar, aman, dan kondusif,” tutup Akbar.(*)