Daerah
Bawaslu Jabar Temukan 46 Dugaan Pelanggaran Kampanye Pilkada 2024
TODAY.ID, Bandung – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Jawa Barat mengidentifikasi 46 dugaan pelanggaran selama masa kampanye Pilkada Serentak 2024. Pelanggaran tersebut tercatat terjadi dalam kurun waktu 23 hari, hingga 12 Oktober 2024.
Kordinator Divisi Hukum dan Diklat Bawaslu Jawa Barat, Usep Agus Jawari, menyampaikan bahwa 34 dugaan pelanggaran teridentifikasi oleh Bawaslu kabupaten/kota. Sementara 12 pelanggaran lainnya ditemukan langsung oleh Bawaslu Provinsi.
“Totalnya ada 46 dugaan pelanggaran yang saat ini sedang kami tangani,” jelas Usep di Bandung, Kamis (17/10/2024).
Dari jumlah total tersebut, 29 pelanggaran telah diregistrasi, sementara 8 kasus tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat. Selain itu, ada 4 pelanggaran yang masih dalam tahap pemrosesan lebih lanjut, dan 5 laporan lainnya perlu diperbaiki oleh pelapor sebelum diproses.
Beberapa dugaan pelanggaran serius mencakup ketidaknetralan aparatur sipil negara (ASN) dan kepala desa. “Kami menemukan 4 kasus ASN yang tidak netral serta 9 kasus ketidaknetralan kepala desa selama masa kampanye,” tambah Usep.
Selain itu, Bawaslu mengidentifikasi 8 kasus dugaan money politics, 3 pelanggaran di tempat ibadah, serta 4 pelanggaran di lembaga pendidikan. Terdapat pula 2 kasus pelanggaran oleh pihak yang tidak seharusnya ikut dalam kampanye.
Bawaslu juga menemukan 7 kasus yang melibatkan penggunaan fasilitas atau anggaran negara untuk kampanye. Di samping itu, terdapat 2 dugaan pelanggaran kode etik pemilu, serta 1 pelanggaran berupa upaya menghalangi kegiatan kampanye.
Selain itu, 2 kampanye di luar jadwal dan 1 pelanggaran oleh pejabat daerah yang tidak mengambil cuti saat berkampanye juga turut tercatat.
“Mayoritas dugaan pelanggaran dilaporkan di Kabupaten Cianjur, Indramayu, dan Bandung,” ungkap Usep.
Bawaslu Jawa Barat berkomitmen untuk memperkuat pengawasan dan segera menindaklanjuti seluruh laporan pelanggaran. Langkah ini diharapkan dapat memastikan pelaksanaan Pilkada serentak 2024 berlangsung secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
“Kami pastikan seluruh tahapan pengawasan berjalan optimal agar pemilu di Jawa Barat dapat terlaksana dengan baik dan berkualitas,” tutup Usep.(*)