Daerah
Dedi Mulyadi Bakal Rekrut Besar-Besaran Tenaga Kerja Lulusan SD
TODAY.ID, Bandung – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menegaskan pendekatan kerja yang tidak biasa untuk mendorong perubahan di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Dedi menekankan pentingnya kerja nyata sebagai implementasi filosofi Sunda “Pokpek Trak”, yang mengedepankan tindakan dibanding sekadar wacana.
Salah satu kebijakan yang menjadi sorotan adalah rencana rekrutmen besar-besaran tenaga teknis lapangan pada 2026-2027.
Dedi menyebut kebutuhan tenaga lapangan, terutama untuk pengelolaan irigasi, semakin mendesak di tengah kondisi alam Jawa Barat yang relatif stabil tanpa kemarau panjang dalam beberapa tahun terakhir.
Ia menilai kemampuan teknis tidak selalu sejalan dengan tingkat pendidikan formal. Dedi bahkan menyoroti praktik lama di mana pekerja lapangan dengan latar belakang pendidikan dasar mampu menjalankan tugas secara efektif.
Sebaliknya, ia mengkritik kecenderungan rekrutmen yang lebih menitikberatkan pada lulusan SMA hingga perguruan tinggi, tetapi minim keterlibatan langsung di lapangan.
Ia menilai pemerintah terlalu terjebak pada hierarki pendidikan dan melupakan kebutuhan praktis. Untuk itu, Dedi mengusulkan pembentukan divisi khusus yang fokus pada kebersihan dan infrastruktur tanpa persyaratan ijazah formal.
Ia membuka peluang bagi siapa pun yang memiliki keterampilan teknis, termasuk pekerjaan seperti perawatan jalan, pengelasan, hingga kebersihan lingkungan.
Para tenaga teknis tersebut direncanakan menerima upah sekitar Rp4,2 juta per bulan sebagai bentuk jaminan kesejahteraan. Kebijakan ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas kerja sekaligus membuka lapangan pekerjaan.
“Jadi saya ingin rekrutmen 2026-2027 dengan jumlah besar, tapi inginnya tenaga yang dibutuhkan di lapangan untuk efisiensi,” ujar Dedi Mulyadi.
Ke depan, Dedi juga ingin mengubah struktur organisasi dengan memperbanyak tenaga pelaksana dibandingkan tenaga administratif. Ia menilai model kerja yang ideal adalah lebih banyak pekerja di lapangan daripada pengambil instruksi di kantor.
Selain itu, ia mendorong agar pemeliharaan infrastruktur, seperti jalan, tidak selalu bergantung pada pihak ketiga, melainkan dapat ditangani langsung oleh tenaga teknis internal pemerintah daerah.(*)