Daerah

Dedi Mulyadi Larang Truk ODOL di Jabar, Ini Alasan Utamanya

Published

on

Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi. (Foto: Istimewa)

TODAY.ID, Bandung – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi melarang semua truk ODOL beroperasi di wilayah Jabar, hal itu karena tak mau uang rakyat habis percuma untuk memperbaiki jalan yang rusak.

Selain menjaga kualitas infrastuktur jalan, kebijakan yang mulai diterapkan 2 Januari 2026 ini juga bertujuan melindungi keselamatan masyarakat pengguna jalan.

Dedi Mulyadi menilai, truk ODOL (Over Dimension Over Loading) yang membawa muatan berlebih menjadi salah satu penyebab kerusakan jalan di Jawa Barat.

“Mulai tanggal 2 Januari 2026 harus ganti, bukan truk besar. Saya tegas sekarang, di pertambangan pun dipaksa pakai truk dua sumbu,” ujar Dedi, Jumat (31/10/2025).

Menurut Dedi, larangan ini bukan hanya soal infrastruktur, tetapi juga soal efisiensi anggaran. Selama ini, biaya perbaikan jalan akibat truk bermuatan berlebih membebani keuangan daerah.

Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi. (Foto: Istimewa)

Ia menegaskan, kebijakan ini menjadi langkah tegas pemerintah untuk menata ulang tata niaga logistik yang selama ini dinilai merugikan masyarakat dan mempercepat kerusakan jalan.

“Saya mau bersikap bijak, artinya ekonomi ini tidak boleh hanya menguntungkan satu pihak sehingga ada keadilan,” tegas Dedi Mulyadi.

Sebagai langkah nyata, Pemprov Jawa Barat menaikkan anggaran perbaikan jalan menjadi Rp 3 triliun pada 2026, naik signifikan dari sebelumnya Rp 400 miliar hingga Rp 800 miliar.

Di tingkat kabupaten, Bupati Subang Reynaldy Putra menyatakan bahwa pihaknya telah menerapkan Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2025 tentang jam operasional kendaraan berat.

Kebijakan ini membatasi waktu operasional truk bertonase besar agar aktivitas warga tidak terganggu dan kondisi jalan tetap terjaga.

Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi. (Foto: Istimewa)

Bupati Subang yang akrab disapa Kang Rey ini menilai dengan mengganti armada menjadi kendaraan lebih kecil justru bisa meningkatkan efisiensi distribusi, tanpa melanggar aturan jam operasional.

“Dari pihak Aqua Group menyatakan bahwa pihaknya tengah mempersiapkan langkah untuk menyesuaikan diri dengan kebijakan tersebut. Namun, proses transisi diperkirakan membutuhkan waktu karena para mitra distribusi memerlukan penyesuaian terhadap armada baru,” jelasnya.(*)

Laman: 1 2 3

Exit mobile version