Daerah
Dedi Mulyadi Luncurkan ‘Angkut ODGJ’, Penanganan Pasien Hingga Pulih
TODAY.ID, Bandung – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) meluncurkan fitur baru bernama Angkut ODGJ dalam aplikasi Sapawarga untuk memperbaiki sistem penanganan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ).
Melalui layanan digital ini, proses penjemputan, pengangkutan, hingga perawatan pasien di rumah sakit rujukan dapat dipantau secara real time.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan, fitur tersebut disiapkan untuk mengakhiri persoalan klasik berupa saling lempar tanggung jawab antarpemerintah daerah dalam menangani ODGJ yang ditemukan di wilayahnya.
Menurut Dedi, selama ini terdapat kasus ODGJ yang dipindahkan dari satu daerah ke daerah lain tanpa kepastian penanganan. Kondisi tersebut membuat pasien berisiko terlantar karena tidak jelasnya pihak yang bertanggung jawab.
“Selama ini rantai pengiriman ODGJ itu dari Cirebon ke Indramayu, ke Subang, Karawang, Bekasi, Depok, Bogor, Cianjur, Bandung Barat, Kota Bandung, Sumedang, Kuningan, Majalengka, balik lagi ke Cirebon. Sampai ODGJ-nya nanya ‘anu gelo teh saha’,” ujar Dedi dalam keterangan yang diterima, Sabtu (14/11/2026).
Ia menegaskan, persoalan tersebut harus diselesaikan melalui sistem penanganan yang terintegrasi. Tidak boleh ada lagi pasien yang dibiarkan terlantar atau menjadi objek saling lempar tanggung jawab antardaerah.
Fitur Angkut ODGJ dapat diakses melalui aplikasi Sapawarga maupun laman angkutodgj.jabarprov.go.id. Seluruh tahapan penanganan akan tercatat secara digital sehingga pemerintah dapat mengetahui perkembangan laporan, jalur pengangkutan, serta rumah sakit tujuan pasien.
“Nanti semua proses pengangkutan dan pengiriman ke rumah sakit yang sudah ditentukan akan kita pantau melalui aplikasi. Jadi datanya masuk, rutenya jelas, dan tanggung jawabnya jelas,” kata Dedi.
Melalui sistem tersebut, Dinas Sosial provinsi dan kabupaten/kota serta rumah sakit rujukan dapat memantau status penanganan setiap pasien.
Pemprov Jabar ingin memastikan tidak ada pasien yang terkatung-katung selama proses pengangkutan maupun mengalami penolakan tanpa kejelasan tindak lanjut.
Dedi menegaskan, tanggung jawab pemerintah tidak berhenti pada penjemputan dan pengiriman pasien ke rumah sakit. Pemprov Jabar berkomitmen membantu proses perawatan hingga pasien dinyatakan sehat dan dapat kembali kepada keluarganya.
Apabila keluarga tidak bersedia menerima pasien atau terkendala biaya pengobatan, pemerintah provinsi akan memberikan bantuan agar proses penanganan tetap berlanjut.
“Kalau keluarganya tidak menerima atau obatnya mahal, Pemprov akan bantu sampai selesai. Kita tidak akan lepas tangan di tengah jalan,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan penanganan sendiri atau bertindak main hakim sendiri terhadap ODGJ yang ditemukan di jalan. Penanganan harus dilakukan dengan mengedepankan aspek kemanusiaan, keselamatan, dan martabat pasien.
Dalam pelaksanaannya, Pemprov Jabar menggandeng Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, rumah sakit jiwa, serta pemerintah kabupaten dan kota.
Data yang terkumpul melalui aplikasi akan menjadi dasar perencanaan kebutuhan obat-obatan, tempat perawatan, hingga program rehabilitasi sosial.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Barat Adi Komar menjelaskan, masyarakat yang melaporkan keberadaan ODGJ melalui fitur Sapawarga perlu menyertakan nomor induk kependudukan (NIK) dan nomor ponsel.
Setelah laporan diterima, Dinas Sosial Jawa Barat akan melakukan verifikasi dan validasi. Jika laporan dinyatakan valid, fasilitas kesehatan tingkat pertama akan melakukan kunjungan lapangan untuk memastikan kondisi pasien.
Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, pasien akan diarahkan untuk mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Jiwa Jawa Barat atau rumah sakit lainnya sesuai kebutuhan. Dokter kemudian memberikan penanganan lanjutan hingga pasien dinyatakan boleh pulang.
Proses pemantauan juga tetap dilakukan setelah pasien keluar dari rumah sakit. Dinas Kesehatan Jawa Barat bersama puskesmas akan mendukung pemantauan kondisi pasien sekaligus memastikan kesinambungan layanan kesehatan.
“Masyarakat bisa memantau perkembangan laporannya dengan memasukkan nomor tiket atau NIK di aplikasi Sapawarga,” ucap Adi.
Adi menyebut fitur Angkut ODGJ merupakan bagian dari transformasi digital layanan kesehatan untuk memperluas akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan jiwa.
Dengan sistem pelaporan terintegrasi, setiap laporan diharapkan dapat segera diverifikasi dan ditindaklanjuti oleh instansi yang berwenang.
“Setiap laporan diterima, diverifikasi, ditindaklanjuti dan dipantau instansi berwenang sesuai tugasnya,” tandasnya.(*)