Daerah
Dedi Mulyadi Tekankan Kualitas Proyek dan Wajah Baru Jawa Barat
TODAY.ID, Bandung – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menekankan kepada pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait arah pembangunan Jawa Barat dengan dibahas secara serius, fokus utama pada percepatan infrastruktur.
Dedi menegaskan, pembangunan tidak cukup hanya berfungsi, tetapi juga harus menghadirkan nilai estetika serta kualitas tinggi agar memberi manfaat jangka panjang.
Ia mendorong sejumlah dinas, mulai dari Perhubungan, Pendidikan, Pekerjaan Umum, hingga Badan Pendapatan Daerah, untuk meningkatkan kinerja secara nyata.
Dalam pembahasan proyek, Dedi memberi perhatian khusus pada proses tender. Ia menegaskan, pihak yang sebelumnya menghasilkan pekerjaan berkualitas rendah tidak seharusnya kembali mendapat kesempatan.
Proyek, menurutnya, harus diberikan kepada pelaksana yang mampu menjaga mutu, tepat waktu, dan bertanggung jawab.
“Orang-orang yang pekerjaannya tidak baik, tidak berkualitas, jangan dikasih kesempatan lagi. Berilah kesempatan pada yang punya kualitas, tepat waktu, dan bertanggung jawab,” tegas KDM dilansir laman Bapenda Jabar, 27 Maret 2026.
Selain itu, ia menyoroti pentingnya sinergi antarinstansi. Penataan Penerangan Jalan Umum (PJU), misalnya, diminta dilakukan secara merata dan tidak terpusat di titik tertentu, demi menghindari kesan tidak adil di mata masyarakat.
Dedi juga mendorong pembangunan fasilitas publik yang memiliki identitas lokal. Trotoar di jalan provinsi diharapkan dibangun dengan material pabrikan, dilengkapi tempat duduk dan shelter bernama “Pangiuhan”.
Ia menginginkan istilah lokal lebih diutamakan dibanding penggunaan bahasa asing. Tak hanya itu, ia menggagas penataan ruang dengan membuka akses pandangan ke alam.
Bangunan yang menghalangi panorama laut, hutan, atau sungai direncanakan ditata ulang secara bertahap agar masyarakat dapat menikmati keindahan tanpa biaya.
Untuk mengatasi masalah infrastruktur seperti lampu jalan rusak, Dedi mengusulkan sistem pemantauan terpadu berbasis digital.
Pos layanan ini akan dilengkapi layar kontrol dan melibatkan lintas dinas, termasuk dukungan unit reaksi cepat seperti ambulans dan pemadam kebakaran untuk patroli rutin.
Di sisi lain, ia mengkritik mekanisme pembayaran pajak kendaraan dinas yang dinilai tidak efisien.
Menurutnya, anggaran tersebut hanya berputar di internal pemerintah tanpa manfaat langsung. Ia mendorong agar dana itu dialihkan melalui diskresi untuk pembangunan yang lebih dirasakan masyarakat.
Pertemuan ditutup dengan ajakan kepada seluruh jajaran pemerintah daerah untuk menjaga semangat dan kreativitas dalam meningkatkan pendapatan daerah, sebagai bagian dari upaya mewujudkan visi “Jawa Barat Istimewa”.(*)