Daerah
Kasus Pergeseran Suara Parpol di Bandung Barat, Petugas Pemilu Terseret
TODAY.ID, Bandung – Sidang sengketa administratif Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyimpulkan bahwa petugas Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bandung Barat terbukti bersalah melakukan pergeseran suara Partai Politik (Parpol) untuk salah satu calon anggota legislatif (caleg) Dapil Jabar II.
Sidang yang dipimpin oleh Ketua Bawaslu KBB, Riza Nasrul, memastikan terjadinya pelanggaran administratif berupa perbedaan syarat Partai Nasdem antara formulir C Hasil Plano dengan lampiran formulir D di 352 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di beberapa kecamatan.
Beberapa kecamatan itu meliputi Cikalongwetan, Cisarua, Padalarang, Ngamprah, dan Cipeundeuy. Sementara itu, Riza memastikan tidak terbukti adanya pelanggaran di Kecamatan Parongpong.
Riza menjelaskan bahwa sidang mengenai kecurangan mengalihkan suara Parpol untuk salah satu caleg terjadi pada Partai Nasdem dari caleg DPR RI Jabar 2 nomor urut 05 yaitu Rajiv.
“Kami meminta KPU Bandung Barat untuk segera melakukan pencermatan kembali formulir C hasil dengan model D hasil pleno di lima kecamatan, dan KPU wajib melakukan perbaikan data atau penghitungan ulang untuk Pileg DPR RI Dapil 2 Jabar dalam waktu maksimal dua hari setelah amar putusan dibacakan,” ungkap Riza pada Kamis (7/3).
Meski telah terbukti bahwa lima kecamatan atau Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) melakukan pelanggaran administratif, Bawaslu masih menghitung agregat suara yang dialihkan.
Dari 350 TPS yang dilaporkan, terdapat selisih angka Parpol minimal sebanyak tiga suara yang pindah ke salah satu caleg.
“Untuk jumlah agregat suara masih kami hitung, jika hasil pencermatan di persidangan minimal ada tiga suara dari satu TPS. Kasus ini terjadi terutama di Kecamatan Padalarang, sementara di Kecamatan Parongpong tidak terbukti,” tambahnya.
Salah satu pelapor, Tatang Gunawan, menyatakan bahwa perbedaan angka tersebut terjadi baik di formulir C maupun formulir D.
“Ada perbedaan jumlah suara caleg di formulir C yang besar, namun di formulir D jumlahnya kecil. Sebaliknya, ada juga caleg yang di formulir C jumlahnya kecil, tetapi di formulir D jumlahnya justru besar,” ujarnya.
Tatang menekankan pentingnya KPU melaksanakan putusan Bawaslu dalam waktu dua hari karena akan berdampak pada hasil pleno di Kabupaten Bandung Barat terkait perolehan suara.
Dia juga menyatakan kekecewaannya karena data yang diperoleh terkait 600 TPS, sementara yang disidangkan di Bawaslu KBB hanya sampel dari 350 TPS. “Rekan kami sedang melakukan upaya untuk mendaftarkan ke Bawaslu Provinsi,” tuturnya.(*)