Daerah
Pemekaran Bekasi Kembali Mencuat, Inilah Usulan Pembagian Wilayahnya
TODAY.ID | Rencana pembentukan daerah otonom baru (DPOB) kembali dibahas sejumlah pihak. Kali ini, Pemda Bekasi memfasilitasi pelaksanaan diskusi terbuka tersebut dengan melibatkan sejumlah pihak.
Diskusi terbuka kali ini dilakukan guna membahas pembaruan kajian kapasitas daerah otonomi baru berdasarkan usulan kelompok masyarakat wilayah utara. Diskusi dilakukan dengan mengacu kajian terbaru dengan opsi potensi pergeseran perubahan wilayah utara. Termasuk diantaranya menentukan kota madya yang berpusat di Cikarang.
“Sesuai dengan prosedur, meskipun pernah dilakukan kajian pada 2008 tetapi tentu rentang waktu 16 tahun ini ada data di wilayah yang telah berubah. Untuk itu kami lakukan pembaruan yang bisa jadi berubah dari kajian sebelumnya,” kata Penjabat Bupati Bekasi Dani Ramdan, Kamis (16/2).
Seperti diketahui, usulan pemekaran wilayah Kabupaten Bekasi sempat tertunda selama 16 tahun. Saat itu opsi pergeseran kajian lebih disebabkan banyaknya perubahan di lapangan. Sehingga kajian yang dilakukan pada 2008 silam itu dinilai tidak sepenuhnya relevan dengan kondisi yang ada.
“Karena harus ada keseimbangan antara daerah otonomi baru dengan daerah induk. Kalau seimbang 100 persen sulit, tetapi jangan terlalu jomplang juga, maka atas dasar itu tim akan melakukan rekomendasi kajian baru. Nama daerah baru itu belum ditentukan, termasuk ibu kotanya,” katanya.
Berdasarkan kajian saat itu, tepatnya pada tahun 2008 lalu, rencana pemekaran wilayah utara Kabupaten Bekasi terbagi menjadi 13 kecamatan, meliputi Tambun Selatan, Tambun Utara, Cibitung, Tarumajaya, Muaragembong, Babelan, Karangbahagia, Tambelang, Pebayuran, Cabangbungin, Sukakarya, Sukawangi dan Sukatani.
Namun banyak pihak berpendapat, pola pemekaran wilayah masih dimungkinkan berubah sesuai hasil kajian. Misalnya, wilayah utara yang sebelumnya akan dimekarkan, berubah menjadi wilayah tengah yang menjadi kota madya.
“Kajiannya bakal seperti apa, apakah namanya menjadi kabupaten Bekasi Utara, atau justru menjadi Kota Cikarang yang kemudian kabupaten induknya bergeser ke utara, tergantung kajian,” ujar Pelaksana tugas Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bekasi, Entah Ismanto.
Dalam kesempatan tersebut, hadir sejumlah tokoh untuk memberikan pandangannya. Hasil kajian daerah otonomi baru ini rencananya akan dibawa ke DPRD Kabupaten Bekasi untuk disetujui, setelah sebelum diajukan ke tingkat provinsi.(*)