Daerah

Polda Jabar Ungkap 22 Kasus TPPO Dalam Sepekan, 46 Korban Selamat

Published

on

Ilustrasi perdagangan orang. (Foto: Alines.id)

TODAY.ID, Bandung – Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Barat (Jabar) mengungkap 22 kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) selama periode 13-19 November 2026.

Dalam pengungkapan tersebut, polisi menyelamatkan 46 orang yang diduga menjadi korban perdagangan orang dan menetapkan 26 orang sebagai tersangka.

Kepala Bidang Humas Polda Jabar Komisaris Besar Polisi Hendra Rochmawan mengatakan, para korban terdiri atas 17 perempuan dewasa, 23 laki-laki dewasa, dan enam anak perempuan. Mereka diduga menjadi sasaran berbagai bentuk eksploitasi, terutama eksploitasi seksual.

“Arahnya tentu saja pada eksploitasi seksual,” kata Hendra di Bandung, Jumat (20/11/2026).

Salah satu kasus yang diungkap melibatkan seorang ibu rumah tangga berinisial NS asal Ciranjang, Kabupaten Cianjur. NS diduga merekrut seorang perempuan berinisial S asal Kabupaten Bandung untuk diberangkatkan ke Irak dengan pekerjaan sebagai asisten rumah tangga.

Ilustrasi perdagangan orang. (Foto: Alines.id)

Menurut kepolisian, Irak masih berstatus zona konflik dan termasuk negara yang masuk dalam daftar moratorium penempatan pekerja migran Indonesia.

Dalam proses perekrutan tersebut, NS diduga memperoleh keuntungan Rp8,5 juta untuk setiap korban yang dokumen keberangkatannya diurus. Dokumen tersebut meliputi pemeriksaan kesehatan, paspor, hingga visa. Keuntungan itu disebut berasal dari agen di luar negeri.

Hendra menjelaskan, pemberangkatan pekerja migran ke negara yang berada dalam situasi konflik memiliki risiko tinggi. Bahkan, pekerja berpotensi dialihkan secara ilegal ke negara lain, seperti Iran atau Suriah, apabila kondisi keamanan tidak memungkinkan.

“Di situlah korban kehilangan hak legalnya dan praktik perdagangan orang terjadi,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (PPA-PPO) Polda Jabar Komisaris Besar Polisi Rumi mengatakan, sebagian besar korban berhasil dicegah keberangkatannya sebelum terbang ke luar negeri.

Ilustrasi perdagangan orang. (Foto: Alines.id)

“Modusnya tidak sesuai prosedur. Karena desakan ekonomi dan iming-iming gaji besar, korban sering kali langsung menyetujui tanpa mengecek dokumen atau perjanjian kerja,” kata Rumi.

Ia menjelaskan, pekerja migran yang telanjur diberangkatkan secara ilegal berisiko mengalami berbagai bentuk eksploitasi. Kondisi tersebut antara lain penyitaan paspor dan visa, tidak dibayarkannya upah, hingga terputusnya komunikasi dengan keluarga.

Atas dugaan tindak pidana tersebut, para tersangka dijerat dengan sejumlah ketentuan hukum, di antaranya Pasal 455 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, serta Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Para tersangka terancam hukuman penjara minimal tiga tahun hingga maksimal 15 tahun serta denda paling banyak Rp600 juta.(*)

Laman: 1 2 3

Exit mobile version