Daerah
Tunggakan Proyek Rp621 Miliar Tekan Fiskal Jawa Barat
TODAY.ID, Bandung – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) harus mengawali Tahun Anggaran 2026 dengan tekanan fiskal yang signifikan akibat kewajiban melunasi tunggakan pembayaran sejumlah proyek pembangunan tahun 2025 senilai Rp621 miliar. Kondisi ini diakui Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi sebagai beban berat yang langsung menggerus ruang fiskal sejak awal tahun.
Dalam pernyataannya melalui video di media sosial yang dilihat di Bandung, Kamis (8/1/2026), Dedi menyebut kewajiban pembayaran proyek tunda bayar tersebut menjadi salah satu faktor utama menyempitnya kemampuan anggaran daerah, selain adanya pemangkasan dana transfer dari pemerintah pusat.
“Tahun 2025 hampir ada Rp600 miliar kegiatan pembangunan yang baru bisa dibayarkan di bulan Januari 2026, sehingga hampir Rp3 triliun dana 2026 mengalami hilang,” ujar Dedi.
Ia menjelaskan, potensi hilangnya ruang fiskal hampir Rp3 triliun merupakan akumulasi dari kewajiban pembayaran proyek tunda bayar sebesar Rp621 miliar dan pengurangan dana bagi hasil pajak dari pemerintah pusat yang mencapai Rp2,458 triliun.
Selain itu, arus kas Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga masih dibebani kewajiban rutin yang merupakan warisan tahun-tahun sebelumnya. Beban tersebut meliputi cicilan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang hampir mencapai Rp600 miliar per tahun, serta tunggakan iuran BPJS Kesehatan yang masih tersisa sekitar Rp300 miliar.
Tekanan terhadap APBD juga datang dari kebutuhan pembiayaan operasional aset strategis daerah. Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengalokasikan anggaran sekitar Rp50 miliar per tahun untuk operasional Masjid Al Jabbar dan sekitar Rp100 miliar per tahun untuk subsidi operasional Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati.
Meski berada dalam tekanan fiskal, Dedi menegaskan anggaran pembangunan infrastruktur prioritas tidak dikurangi. Bahkan, alokasi anggaran infrastruktur disebut mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.
“Beban ini memang berat, tetapi anggaran pembangunan justru meningkat. Contohnya, alokasi jalan yang sebelumnya Rp3,5 triliun kini naik menjadi Rp4,5 triliun. Bukannya turun, tetapi naik, dan belanja prioritas lainnya juga meningkat,” katanya.
Untuk menutup celah anggaran akibat pembayaran proyek 2025, Dedi mengambil langkah pengetatan belanja dengan memangkas pos-pos nonprioritas. Kebijakan tersebut mencakup pengurangan fasilitas pejabat, efisiensi penggunaan listrik di gedung pemerintahan, serta pembatasan kegiatan seremonial.
Pada 2026, Pemerintah Provinsi Jawa Barat hanya akan menyelenggarakan dua kegiatan seremonial, yakni peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dan Hari Jadi Provinsi Jawa Barat. Menurut Dedi, kedua agenda tersebut dinilai memiliki nilai strategis terkait semangat kebangsaan dan identitas daerah.
Selain itu, anggaran jamuan tamu dipangkas dari sebelumnya Rp3,5 miliar menjadi Rp500 juta. Anggaran perjalanan dinas gubernur juga dihapuskan.
“Tahun 2026 ini saya tidak lagi menggunakan dana perjalanan dinas pemerintah. Dulu Rp1,5 miliar diturunkan menjadi Rp150 juta, dan sekarang dihapuskan,” tegas Dedi.
Langkah-langkah efisiensi tersebut, menurut Dedi, ditempuh untuk memastikan belanja daerah tetap difokuskan pada program yang berdampak langsung bagi masyarakat, di tengah keterbatasan fiskal yang dihadapi Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada awal 2026.(*)