Nasional

BKN Perpanjang Usulan Kebutuhan PNS dan PPPK Tahun 2024

Published

on

Ilustrasi PNS dan PPPK 2024. (Foto: Net)

TODAY.ID, Jakarta – Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah memperpanjang waktu untuk pengusulan rincian kebutuhan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2024.

Awalnya, jadwal penutupan pengusulan sesuai dengan yang ditetapkan oleh BKN adalah pada tanggal 20 April. Namun, dalam upaya untuk memberikan kesempatan lebih luas kepada instansi pusat dan daerah yang belum menyampaikan rincian kebutuhan pegawai ASN.

Atas alasan tersebut, BKN memutuskan untuk memperpanjang waktu hingga tanggal 30 April 2024. Hal tersebut seperti diungkapkan Plt. Kepala Bagian Humas BKN, Nanang Subandi.

Nanang mengungkapkan bahwa perpanjangan waktu ini diumumkan melalui Surat Deputi Mutasi BKN Nomor 2361/B-BP.01.01/SD/B.III/2024 tertanggal 19 April 2024.

Menurut Nanang, alasan perpanjangan tersebut adalah karena masih banyak instansi pusat dan daerah yang belum mengajukan usulan perincian kebutuhan PNS dan PPPK 2024. Hal ini terkait dengan banyaknya hari libur dan cuti bersama menjelang perayaan Idulfitri.

Ilustrasi PNS dan PPPK 2024. (Foto: Net)

“Kami berharap perpanjangan waktu ini dapat dimanfaatkan secara optimal oleh instansi untuk mengajukan usulan perincian kebutuhan,” ujar Nanang Subandi.

Setelah pengusulan rincian kebutuhan pegawai ASN 2024 disampaikan melalui layanan SIASN, tahapan selanjutnya adalah validasi oleh BKN untuk digunakan sebagai bahan pertimbangan teknis (Pertek) hasil validasi kebutuhan pegawai PNS dan PPPK 2024 kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB).

Sebelumnya, BKN telah menerbitkan surat nomor 2308/B-BP.01.01/SD/D/2024 tertanggal 4 April 2024, yang menjelaskan tentang perpanjangan usulan perincian kebutuhan.

Dalam surat tersebut, terdapat beberapa poin penting terkait perpanjangan waktu pengusulan kebutuhan pegawai ASN, yang diatur berdasarkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta surat dari Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Hal ini menegaskan pentingnya bagi instansi pemerintah untuk mematuhi prosedur dan jadwal yang telah ditetapkan dalam penyusunan rincian kebutuhan pegawai ASN dan PPPK 2024.(*)

Laman: 1 2

Exit mobile version