Nasional

Hadir di Istana, Begini Kata Dedi Mulyadi Tentang Pengganti Wapres

Published

on

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. (Foto: Ist)

TODAY.ID, Jakarta – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan kehadirannya di Istana Negara pada 10 November 2026 tidak berkaitan dengan pembahasan calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka.

Dedi menjelaskan, kedatangannya ke Istana saat itu untuk menghadiri acara penganugerahan gelar pahlawan nasional kepada dua tokoh asal Jawa Barat, yakni Marsekal TNI Raden Suryadi Suryadarma dan KH Abbas Abdul Jamil.

“Tanggal 10 November itu saya diundang ke Istana untuk menghadiri penganugerahan gelar pahlawan. Satu, Bapak Marsekal Madya R. Suryadi Suryadarma, almarhum. Dua, Bapak KH Abbas, almarhum. Jadi ke situ menghadiri acara penganugerahan, enggak ada kaitannya dengan persoalan cawapres,” kata Dedi melalui media sosial yang dikutip, Senin (16/11/2026).

Ia menegaskan, urusan penentuan calon wakil presiden pengganti Gibran merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto. Karena itu, Dedi menyatakan tidak memikirkan persoalan tersebut.

Menurutnya, saat ini fokus utama yang menjadi perhatiannya adalah pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. (Foto: Ist)

Dedi menyebut sejumlah target yang ingin diwujudkan dalam dua tahun ke depan, di antaranya memperbaiki kondisi jalan agar mulus, memastikan rumah masyarakat dalam kondisi layak, serta mendorong anak-anak sekolah menyelesaikan pendidikan.

“Yang saya pikirkan gimana dalam dua tahun ke depan jalan-jalan di Jabar mulus, rumah rakyatnya bagus, anak-anak sekolahnya pada lulus. Itu saja yang dipikirkan oleh saya sekarang ini. Hatur nuhun ya,” ujarnya.

Sebelumnya, pada 10 November 2026, Gibran Rakabuming Raka diketahui menemui Presiden Prabowo Subianto untuk menyampaikan keinginan mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden. Informasi tersebut dikonfirmasi Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.

Gibran kemudian secara resmi menyampaikan pengunduran dirinya pada 12 November 2026 dengan menyerahkan surat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).(*)

Laman: 1 2

Exit mobile version