Nasional
KPK Dalami Kasus Korupsi Pembagian Kuota Pengadaan Bansos Presiden
TODAY.ID, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus korupsi terkait pembagian kuota pengadaan Bantuan Sosial (Bansos) Presiden yang melibatkan mantan Menteri Sosial, Juliari P. Batubara.
Salah satu langkah KPK adalah memeriksa Adi Wahyono, yang pernah menjabat sebagai Kepala Biro Umum Kementerian Sosial pada periode 2017-2020.
Adi diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Bansos Presiden untuk penanganan Covid-19 di wilayah Jabodetabek pada tahun 2020.
Pemeriksaan terhadap Adi Wahyono dilakukan di Kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Barat.
Menurut Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika, pemeriksaan ini berfokus pada pemetaan kuota yang diduga diberikan oleh mantan Menteri Sosial kepada sejumlah perusahaan yang telah ditentukan sebelumnya.
“Saksi hadir dan diperiksa mengenai pembagian kuota yang diarahkan oleh menteri kepada perusahaan-perusahaan tertentu,” ujar Tessa di kantor KPK, Jakarta Selatan, pada Jumat, 30 Agustus.
Kasus ini merupakan bagian dari pengembangan perkara korupsi Bansos yang telah menjerat mantan Menteri Sosial, Juliari Batubara, serta mantan Dirut Transjakarta, yang juga merupakan eks Direktur Utama PT Bhanda Ghara Reksa (BGR), Kuncoro Wibowo.
KPK saat ini telah meningkatkan penanganan kasus dugaan korupsi pengadaan Bansos Presiden yang terjadi selama pandemi Covid-19.
Dalam kasus ini, KPK juga telah menetapkan Ivo Wongkaren, penasihat PT Primalayan Teknologi Persada (PTP), sebagai tersangka. Ivo Wongkaren sebelumnya sudah terlibat dalam proses hukum terkait penyaluran bansos.
Langkah ini menunjukkan komitmen KPK untuk terus menelusuri jaringan dan alur distribusi kuota yang diduga telah dimanipulasi dalam pengadaan bansos, guna memastikan semua pihak yang terlibat diusut secara tuntas.(*)