Nasional
Mantan Ketua Umum PPP Ungkap Soal Polemik Internal Partainya
TODAY.ID, Jakarta – Mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Suharso Monoarfa, menegaskan sikapnya untuk tidak terlibat dalam polemik yang sedang melanda partainya.
Suharso juga mengaku enggan memberikan komentar mengenai desakan yang meminta para elite PPP mundur pasca kegagalan partai tersebut melampaui ambang batas parlemen pada Pemilu 2024.
“Saya gak kasih komentar yang itu (desakan) elite PPP untuk mundur,” ujar Suharso setelah melaksanakan salat Iduladha di Lapangan Gasibu, Kota Bandung, Senin (17/6).
Suharso menekankan bahwa dirinya tidak lagi memiliki wewenang untuk mengurus masalah internal partai. “Duh, PPP ngapain ya? Ah biarin saja. Sudah ada yang ngurusin,” ucapnya dengan nada santai.
Sebelumnya, Zainut Tauhid Sa’adi, yang pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Umum PPP, menyatakan keprihatinannya karena suara PPP dalam Pemilu 2024 tidak memenuhi ambang batas parlemen sebesar 4%.
Zainut mendesak agar para pemimpin PPP meminta maaf dan mengundurkan diri dari jabatan mereka.
“Sehubungan dengan tidak lolosnya PPP pada ambang batas Pemilu tahun 2024, sebagai orang yang pernah dibesarkan di PPP saya merasa sangat prihatin melihat nasib PPP yang tidak lolos PT dalam Pemilu 2024,” kata Zainut dalam pernyataannya, Sabtu (15/6).
Menurut Zainut, kegagalan PPP dalam Pemilu 2024 merupakan pukulan berat bagi seluruh kader dan simpatisan partai yang telah setia memberikan dukungan mereka.
“Hal ini merupakan musibah besar bagi seluruh kader dan simpatisan PPP yang selama ini setia dan istikamah (konsisten) memberikan kepercayaan kepada PPP sebagai wadah perjuangan dan penyalur aspirasi politiknya,” ucapnya.
Lebih lanjut, Zainut mengkritik para pimpinan partai yang dianggap tidak peka terhadap perasaan publik dan gagal mengelola konflik internal dengan baik.
“Hal itu tercermin dari ketidakmampuannya mengelola konflik internal partai dengan baik, bahkan sebagian dari elitenya memiliki kegemaran mempertontonkan konflik secara terbuka di depan publik,” katanya.
Zainut menyebut bahwa hukuman dari publik yang tidak memilih PPP di Pemilu 2024 adalah konsekuensi dari konflik internal yang sering dipertontonkan.
“Wajar jika publik memberikan hukuman dengan tidak memilih PPP di Pemilu 2024, karena muak melihat partai yang mengusung jargon agama tetapi hobinya sering berkonflik,” tandasnya.(*)