Bisnis
Ancaman Krisis Air Bersih PDAM, PERPAMSI Desak Revisi Regulasi
TODAY.ID, Bandung – Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (PERPAMSI) mendesak pemerintah untuk segera merevisi aturan yang dinilai menghambat kinerja PDAM atau Perumda di seluruh Indonesia.
Dalam Rakernas PERPAMSI di Hotel Haris, Kota Bandung, Kamis (13/2/2025), Direktur Eksekutif PERPAMSI, Dr. Subekti, mengungkapkan bahwa ada tiga regulasi yang berdampak negatif pada operasional PDAM, yaitu PP No. 5/2021, Permen PUPR No. 3/2023, dan Permen ESDM No. 14/2024.
“PP No. 5 Tahun 2021 membatasi pengambilan air hanya 20% dari potensi mata air yang tersedia, tanpa mempertimbangkan kebutuhan riil masyarakat. Akibatnya, layanan air bersih bisa terganggu karena keterbatasan pasokan air baku,” jelas Subekti.
Selain itu, Permen PUPR No. 3/2023 juga menuai kritik karena mengatur tata cara perizinan sumber daya air secara surut hingga 1 November 2019. PDAM yang terlambat mengurus izin dari tanggal tersebut bisa dikenakan denda berlipat-lipat.
“Aturan ini memberatkan PDAM yang sudah kesulitan keuangan. Denda yang terus bertambah justru akan menghambat pelayanan kepada masyarakat,” tegasnya.
Permen ESDM No. 14/2024 menjadi masalah lain karena menghapus kewajiban perusahaan swasta untuk mendapatkan rekomendasi dari PDAM sebelum melakukan pengeboran air tanah. Dampaknya, eksploitasi air tanah bisa tak terkendali, yang berisiko mempercepat penurunan tanah dan meningkatkan muka air laut.
“Kendala ini bisa menghambat target Presiden Prabowo dalam meningkatkan layanan air minum perpipaan hingga 40% pada 2029. Jika regulasi tidak direvisi, masyarakat yang akan dirugikan,” pungkas Subekti.(*)