Daerah
Dedi Mulyadi Akan Jamin Keluarga Ekonomi Lemah Terdampak Hukum
TODAY.ID, Bandung – Gubernur Jawa Barat terpilih, Dedi Mulyadi, akan memberikan jaminan kepada keluarga yang anggota keluarganya sedang menjalani proses hukum, terutama keluarga dengan kondisi ekonomi yang lemah.
Dalam kegiatan Rapat Kerja Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) pada Jum’at, 6 Desember 2024, Dedi menekankan pentingnya peranan dan dukungan pemerintah terhadap keluarga dengan kondisi ekonomi lemah yang terdampak proses hukum, yang menurutnya rentan mengalami masalah sosial.
Dedi Mulyadi mengusulkan mekanisme koordinasi antara aparat penegak hukum dengan pemerintah daerah. Ia meminta agar setiap penangkapan warga dengan kondisi ekonomi lemah segera dilaporkan kepada pejabat setempat.
“Ketika nanti saya dilantik jadi gubernur, saya akan meminta pada seluruh aparat penegak hukum ketika menangkap masyarakat ekonominya ekonomi lemah, maka harus di-CC-kan (diberitahukan: red) kepada bupati, wali kota, kepala desa dan lurah, termasuk kepada gubernur,” ucap Dedi Mulyadi, dikutip dari kanal YouTube Lembur Pakuan Channel, Minggu (8/12/2024).
Tujuannya agar pemerintah segera turun tangan membantu keluarga tersangka, terutama keluarga dengan kemampuan ekonomi lemah. Menjamin keberlangsungan hidup keluarganya, selama kepala keluarganya menjalani proses hukum.
Dedi Mulyadi membedakan dampak yang akan terjadi dari sebuah proses hukum bagi keluarga pelaku kriminal, antara pelaku kriminal dari kalangan mampu dan tidak mampu.
Menurutnya, pelaku kriminal dari kalangan mampu memiliki akses terhadap bantuan hukum dan dapat mempertahankan kondisi keluarganya. Sebaliknya, untuk masyarakat miskin, proses hukum bisa menjadi bencana sosial.
“Pertanyaannya adalah ketika yang ditangkap itu masyarakat miskin, dan dia mencuri atau melakukan kejahatan untuk menutupi kemiskinannya, maka itu bencana sosial,” ujar Dedi.
Oleh karenanya jika tidak ada campur tangan dari pemerintah, menurut Gubernur Jabar terpilih itu, dampak sosial yang akan terjadi bisa sangat destruktif dan lebih luas. Seperti istri yang terpaksa menjadi pekerja seks komersial, hingga anak-anak yang terpaksa menjual diri untuk mencukupi kebutuhan pokoknya.
Pengalaman Dedi Mulyadi sebagai mantan Bupati Purwakarta menjadi landasan bagi gagasannya.
Dedi Mulyadi menceritakan bagaimana setiap orang yang keluar dari penjara harus melapor kepadanya, karena seringkali mereka kembali ke rumah dalam keadaan yang tidak menentu.
“Ketika dia pulang, istrinya bisa jadi sudah kawin lagi, lalu bisa jadi keluarganya tidak menerima. Dan kalau di LP dia dikasih makan, di rumah belum tentu dia mendapatkan makan,” jelas mantan Bupati Purwakarta dua periode itu.
Dedi Mulyadi juga menekankan bahwa negara harus memberikan rasa tenang dan dukungan kepada mereka yang baru keluar dari penjara.(*)