Daerah
Dedi Mulyadi-Ono Surono Sepakat Kolaborasi Kawal Jabar Istimewa
TODAY.ID, Bandung – Ketua DPD PDI Perjuangan (PDIP) Jawa Barat Ono Surono menegaskan komitmen partainya untuk tetap berkolaborasi dengan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dalam mengawal pembangunan daerah, meskipun PDIP memilih berada pada posisi kritis di luar pemerintahan.
Komitmen tersebut disampaikan Ono Surono usai pertemuan silaturahmi dengan Dedi Mulyadi di Gedung Pakuan, Bandung, Selasa (30/12/2025).
Pertemuan itu merupakan tindak lanjut dari janji Dedi Mulyadi yang tidak dapat hadir dalam Konferensi Daerah (Konferda) PDIP Jawa Barat awal Desember lalu karena menjalankan tugas negara di Aceh.
Pada Konferda tersebut, Ono Surono kembali dikukuhkan sebagai Ketua DPD PDIP Jawa Barat periode 2025-2030, didampingi Sekretaris Chaerul Budi Mantini dan Bendahara Budi Sembiring.
“Komunikasi dan kolaborasi itu penting. Meski PDIP tidak mengusung Kang Dedi Mulyadi pada Pilgub lalu, kami sepakat mengawal visi Jabar Istimewa, Lembur Diurus, Kota Ditata,” kata Ono Surono.
Menurutnya, terdapat banyak kesamaan antara visi pembangunan Jawa Barat dengan program yang dihasilkan dalam Kongres PDIP, terutama terkait pengendalian alih fungsi lahan, penanganan bencana, penguatan budaya, serta toleransi sosial.
Ono menegaskan, PDIP Jawa Barat siap menjadi garda terdepan dalam mengawal jalannya pemerintahan daerah agar tetap berpihak pada kepentingan rakyat.
“Gubernur menghadapi problem masyarakat yang tidak mudah. Karena itu, kolaborasi mutlak diperlukan,” ujarnya.
Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan bahwa dirinya terbuka terhadap kerja sama dengan PDI Perjuangan, meskipun partai tersebut memilih peran kritis dan tidak mengusungnya pada Pilgub 2024.
“Kalau sudah janji ya harus ditepati,” ujar Dedi Mulyadi yang akrab disapa Kang Demol, sembari menjamu jajaran pengurus PDIP Jawa Barat.
Dedi menilai sikap kritis PDIP justru merupakan bagian sehat dari praktik demokrasi. Ia menegaskan hubungan antara DPRD dan gubernur bersifat setara, namun harus tetap dibangun dalam semangat kolaboratif.
“Mengisi ruang kritis itu budaya demokrasi. Di daerah, DPRD setara dengan gubernur, tapi kita harus kolaboratif. Ide-ide Bung Karno yang diusung PDIP sudah saya terapkan sejak saya menjadi bupati,” katanya.
Ia juga mengungkapkan adanya kesamaan pandangan dengan Ono Surono, khususnya dalam isu pertanian dan kehutanan. Meski sebelumnya sempat berbeda pandangan terkait perhutanan sosial, Dedi menyebut kini terdapat titik temu.
“Kondisi defisit anggaran Jawa Barat ini nyata. Pendapatan menurun, sementara dana bagi hasil tahun 2024–2025 belum cair sepenuhnya,” ucap Dedi.
Pertemuan tersebut dinilai menjadi sinyal rekonsiliasi politik di Jawa Barat menjelang akhir tahun, di tengah tantangan defisit anggaran, persoalan lingkungan, serta tuntutan pembangunan berkelanjutan yang semakin mendesak.(*)