Daerah
Dedi Mulyadi Tegas Larang Penanaman Pohon Sawit di Jawa Barat
TODAY.ID, Bandung – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi mengambil langkah berani dengan menetapkan kebijakan larangan penanaman pohon sawit di Jawa Barat.
Keputusan ini diambil untuk memproteksi lingkungan dan menanggapi keluhan warga terkait krisis air bersih di Jawa Barat yang kian memprihatinkan di sekitar area perkebunan sawit.
“Saya sudah meminta kepala dinas perkebunan untuk membuat surat edaran atau pergub larangan budidaya sawit di Jabar sejak sekarang,” ujar Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi di Bandung, dikutip Rabu (31/12/2025).
Dedi mengungkapkan, tanaman sawit tidak cocok dengan karakteristik geografis Jawa Barat yang cenderung sempit.
Ia mengatakan masyarakat yang tinggal di area perkebunan sawit seperti Sukabumi dan Subang kesulitan mendapatkan air untuk kebutuhan sehari-hari.
“Jadi saya buat larangan karena Jabar kecil daerahnya dan wilayahnya sempit. Sawit kan perlu areal yang luas jadi gak cocok. Jadi cocoknya teh, karet, kopi,” tegasnya.
Menurutnya, pengawasan terhadap alih fungsi lahan sawit kini menjadi prioritas utama. Dedi menceritakan pengalamannya saat menggagalkan rencana penanaman sawit di lereng Gunung Ciremai enam bulan lalu.
Ia langsung menginstruksikan Bupati setempat untuk menghentikan izin tersebut demi menjaga kelestarian hutan lindung.
“Saya bilang hentikan gak boleh diteruskan kemudian berhenti,” ucapnya.
Kebijakan ini juga merupakan bagian dari evaluasi total terhadap tata ruang Jawa Barat. Dedi mensinyalir banyaknya kasus banjir di berbagai daerah disebabkan oleh tata kelola ruang yang salah, termasuk pembiaran komoditas yang tidak sesuai dengan daya dukung lingkungan.
Terkait perkebunan yang sudah ada, seperti di wilayah Cirebon, Pemprov Jabar akan melakukan pengecekan ulang. Jika ditemukan adanya ketidaksesuaian peruntukan lahan, maka alih fungsi akan dilakukan secara paksa.
Perubahan regulasi ini akan dibahas secara komprehensif mulai Januari 2026 mendatang untuk memastikan seluruh wilayah Jawa Barat kembali ke fungsi ekologis yang seharusnya.
“Kami benahi mulai Januari dibahas untuk dilakukan perubahan di seluruh Jabar,” pungkasnya.(*)