Daerah

DPRD Jabar Khawatir Sekolah Maung Picu Kesenjangan Baru

Published

on

Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat, Yomanius Untung. (Foto: Ist)

TODAY.ID, Bandung – Program Sekolah Manusia Unggul “Maung” yang digagas Pemerintah Provinsi Jawa Barat mulai menuai sorotan dari DPRD Jabar.

Di tengah target mencetak siswa unggul berdaya saing global, DPRD mengingatkan potensi lahirnya ketimpangan baru dalam sistem pendidikan jika program dijalankan secara masif tanpa kajian matang.

Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat, Yomanius Untung menilai konsep sekolah unggulan tersebut memiliki tujuan positif karena dirancang untuk mencetak siswa berprestasi di bidang akademik, olahraga, seni hingga keagamaan.

“Namanya prestasi, baik prestasi akademik, maupun prestasi olahraga, seni dan keagamaan untuk kemudian bisa ditonjolkan, dipersiapkan dengan baik agar sekolah itu nantinya menghasilkan lulusan yang bisa bersaing di tingkat nasional maupun internasional,” ujar Yomanius di Kantor DPRD Jabar.

Menurutnya, siswa dengan kemampuan dan bakat khusus memang membutuhkan fasilitas pendidikan yang lebih terarah agar mampu bersaing hingga level perguruan tinggi dunia.

Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat, Yomanius Untung. (Foto: Ist)

“Setidaknya bagi mereka yang punya potensi kecerdasan, yang nanti disiapkan kemampuan untuk bersaing pada saat dia kuliah di perguruan tinggi nasional yang unggul. Bahkan dia bisa diproyeksikan, tembus ke perguruan tinggi tingkat dunia,” katanya.

Selain jalur akademik, Sekolah Maung juga dirancang menyasar penguatan pendidikan vokasi melalui konsep SMK unggulan. Namun DPRD menegaskan kualitas praktik dan pembelajaran harus menjadi perhatian utama.

“Nah, itu dan yang kedua, anak-anak yang dipersiapkan masuk dunia kerja, yaitu SMK unggul, SMK Maung ya, itu juga tidak sekadar dia masuk sekolah, tapi lebih dari itu dia diberi kesempatan untuk mengalami pembelajaran yang berkualitas,” ujar Yomanius.

Dalam pembahasan awal, Dinas Pendidikan Jawa Barat mengusulkan pembentukan 41 Sekolah Maung di berbagai wilayah. Namun Komisi V DPRD Jabar menilai rencana tersebut terlalu agresif untuk tahap awal implementasi tahun ajaran 2026-2027.

“Kita memandang sebaiknya tidak dulu semassif itu, tetapi cukup ambil beberapa yang dianggap kemudian menjadi pilot project,” katanya.

Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat, Yomanius Untung. (Foto: Ist)

DPRD mendorong agar program dimulai dari proyek percontohan yang lebih terbatas agar evaluasi terhadap kelebihan maupun persoalan di lapangan bisa dilakukan sebelum diperluas ke seluruh Jawa Barat.

Salah satu kekhawatiran utama DPRD adalah munculnya “kastanisasi” pendidikan seperti yang pernah terjadi pada program Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) yang akhirnya dibatalkan Mahkamah Konstitusi.

“Ya itu yang juga kita khawatirkan dan jangan sampai itu terjadi, karena itu akan mempertegas sekolah-sekolah Maung, yang kemudian menjadi tujuan anak-anak lintas zonasi untuk bisa masuk ke sana,” ujarnya.

Menurut Yomanius, konsep sekolah unggulan dengan fasilitas dan dukungan lebih besar berpotensi menciptakan kesenjangan antar sekolah jika tidak dikontrol secara ketat.

“Selanjutnya juga kita menaruh perhatian, kekhawatiran atas kastanisasi. RSBI kasta paling tinggi, kemudian SMA-SMA lainnya termasuk swasta, kasta-kasta lebih bawah,” katanya.

Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat, Yomanius Untung. (Foto: Ist)

Ia menegaskan pembatalan RSBI oleh Mahkamah Konstitusi harus menjadi pelajaran penting agar kebijakan serupa tidak kembali melahirkan ketidakadilan dalam akses pendidikan.

“Sehingga ini akan berhadapan dengan subtansi pembatalan RSBI pada zaman itu oleh MK. Kan salah satu alasan utama itu adalah karena RSBI dipandang berpotensi memperkuat kesenjangan, menumbuhkan ketidakadilan. Jangan sampai ini kejadian lagi,” ucapnya.

Dalam konsep yang sedang dibahas, Sekolah Maung disebut membuka peluang penerimaan siswa lintas wilayah tanpa batas zonasi dengan seleksi berbasis kemampuan akademik dan bakat.

Bahkan, muncul usulan syarat minimal tingkat kecerdasan tertentu bagi calon siswa, termasuk wacana IQ minimal 130 yang hingga kini masih dalam tahap kajian.

Sebagai tahap awal, DPRD Jabar mengusulkan agar program dipusatkan terlebih dahulu di Purwakarta yang dinilai paling siap dari sisi lahan dan infrastruktur.

Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat, Yomanius Untung. (Foto: Ist)

“Satu aja dulu yang di Purwakarta. Anggarannya sudah ada, lahannya sudah ada, persiapannya sudah lebih ada. Tinggal itu aja dulu dikerjain,” tandasnya.(*)

Laman: 1 2 3 4 5

Exit mobile version