Daerah
DPRD Jabar Sebut Pemprov Kurang Serius Tangani Angka Pengangguran
TODAY.ID, Bandung – Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat, Maulana Yusuf Erwinsyah, menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat masih belum sepenuhnya menunjukkan keseriusan dalam menurunkan angka pengangguran di wilayah tersebut.
Berdasarkan data per Februari 2024, ada sekitar 24,09 juta penduduk di Jawa Barat yang bekerja. Sementara menurutnya jumlah pengangguran di Jawa Barat saat ini mencapai 1,79 juta orang.
“Jabar ini peringkat pengangguran ke-3 tertinggi se-Indonesia setelah Kepulauan Riau dan Banten,” ujar Maulana melalui keterangan resminya kepada awak media, Minggu (3/11/2024).
Lebih lanjut, Maulana menjelaskan komposisi ketenagakerjaan di Jawa Barat. Sekitar 63,29 persen dari penduduk yang bekerja tercatat sebagai pekerja penuh dengan jam kerja minimal 35 jam per minggu.
Sementara itu, ada 29,80 persen pekerja yang tergolong tidak penuh karena memiliki jam kerja di bawah 35 jam per minggu. Kelompok pekerja tidak penuh ini terdiri dari dua kategori, yaitu setengah pengangguran dan pekerja paruh waktu.
Setengah pengangguran mencakup mereka yang bekerja kurang dari 35 jam per minggu namun masih mencari atau bersedia menerima pekerjaan lain.
Maulana mengungkapkan bahwa tingkat setengah pengangguran di Jawa Barat mencapai 9,27 persen, yang artinya dari 100 penduduk yang bekerja, sekitar sembilan orang di antaranya merupakan setengah pengangguran.
Di sisi lain, pekerja paruh waktu adalah mereka yang juga bekerja di bawah 35 jam per minggu, namun tidak mencari atau bersedia menerima pekerjaan tambahan.
Pada Februari 2024, persentase pekerja paruh waktu di Jawa Barat mencapai 20,53 persen, menunjukkan bahwa dari setiap 100 penduduk yang bekerja, terdapat 20 orang pekerja paruh waktu.
Adapun pengangguran terbuka, yang meliputi mereka yang tidak memiliki pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan, tercatat mencapai 6,91 persen.
Maulana menambahkan bahwa tingginya angka pengangguran terbuka ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk terbatasnya lapangan pekerjaan dan ketidakcocokan antara latar belakang pendidikan dengan kebutuhan pasar kerja.
Dalam upaya mengurangi pengangguran, Pemprov Jawa Barat telah menyusun sejumlah program pendidikan dan pelatihan keterampilan melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
Beberapa program ini mencakup pelatihan kerja berbasis kompetensi di UPTD Balai Latihan Kerja Kompetensi dengan anggaran Rp4,32 miliar, serta program perluasan kesempatan kerja di UPTD Balai Latihan Kerja Mandiri yang memiliki anggaran sebesar Rp3,18 miliar.
Selain itu, terdapat pelatihan bagi pekerja migran melalui UPTD Balai Latihan Kerja Pekerja Migran Indonesia dengan dana Rp3,29 miliar. Total anggaran yang dialokasikan untuk ketiga UPTD tersebut mencapai Rp10,8 miliar.
Sebagian dana untuk program pelatihan ini bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT), sesuai dengan Permen Keuangan RI Nomor 72 Tahun 2024 yang mengatur penggunaan dana tersebut untuk peningkatan keterampilan kerja.(*)