Daerah
WFH ASN Karawang Dijadwalkan Hari Rabu, Tunggu Izin Pusat
TODAY.ID, Karawang – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang mulai menyiapkan skema kerja fleksibel bagi aparatur sipil negara (ASN) dengan opsi bekerja dari rumah satu hari dalam sepekan.
Rencana WFH ini masih menunggu kebijakan resmi dari pemerintah pusat sebelum diterapkan.
Bupati Karawang, Aep Syaepuloh, menyebut hari Rabu berpeluang menjadi waktu pelaksanaan kebijakan tersebut. Meski demikian, keputusan final tetap bergantung pada surat edaran dari Kementerian Dalam Negeri.
Menurut Aep, pemerintah daerah telah melakukan sejumlah persiapan teknis. Ia juga mengungkapkan bahwa kebijakan tersebut diperkirakan mulai berlaku pada awal April, mengikuti arahan pemerintah pusat.
“Untuk penerapannya kami juga masih menunggu pusat. Kabarnya 1 April,” lanjut Aep.
Selain penerapan work from home (WFH), Pemkab Karawang juga mendorong efisiensi operasional, termasuk pengurangan penggunaan kendaraan dinas.
ASN dianjurkan memanfaatkan transportasi umum, layanan transportasi daring, atau sepeda untuk aktivitas ke kantor.
Langkah ini disebut selaras dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang meminta pemerintah daerah meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi dampak ketidakpastian global, termasuk dinamika geopolitik di kawasan Timur Tengah.
Aep menegaskan, kebijakan WFH tidak akan diberlakukan secara menyeluruh.
Layanan publik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat tetap berjalan seperti biasa. Instansi seperti DPMPTSP, Disdukcapil, sektor kesehatan, dan pendidikan dipastikan tidak termasuk dalam skema kerja jarak jauh.
Sebaliknya, penerapan WFH lebih memungkinkan untuk unit kerja yang bersifat administratif, seperti bagian Sekretariat Daerah yang tidak melayani publik secara langsung.
Untuk mencegah penyalahgunaan kebijakan, pemerintah daerah menyiapkan sistem pengawasan ketat.
ASN tetap diwajibkan melaporkan hasil kerja serta melakukan absensi melalui sistem digital yang dikelola Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).
Pemkab Karawang memastikan produktivitas pegawai tetap menjadi prioritas utama, meski pola kerja mulai beradaptasi dengan sistem yang lebih fleksibel.(*)