Daerah
Soal Penolakan Proyek Geothermal, Dedi Mulyadi Siap Turun Tangan
TODAY.ID, Bandung – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menanggapi penolakan terhadap proyek pengembangan energi panas bumi (geothermal) di sejumlah kawasan pegunungan Jawa Barat.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyatakan siap memediasi seluruh pihak yang terlibat guna mencari jalan keluar atas polemik yang terus berkembang di tengah masyarakat.
Penolakan terhadap proyek geothermal muncul di sejumlah wilayah pegunungan seperti Gunung Tampomas, Halimun, Ciremai, hingga Gede Pangrango.
Sebagian masyarakat khawatir aktivitas eksplorasi dan pengembangan panas bumi berpotensi menimbulkan dampak ekologis maupun sosial bagi kawasan sekitar.
Menanggapi kondisi tersebut, Dedi menegaskan bahwa kewenangan pemberian izin proyek geothermal berada di tangan pemerintah pusat melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
“Dari sisi kewenangannya berada di Kementerian ESDM. Jika sudah ada izin, maka aspek penolakan itu para Kementerian ESDM sebagai pemberi izin,” kata Dedi dalam keterangan yang diterima, Kamis (11/6/2026).
Meski tidak memiliki kewenangan dalam penerbitan izin, Dedi menyatakan pemerintah daerah memiliki peran penting untuk menjembatani komunikasi antara pemerintah pusat, perusahaan pemegang izin, dan masyarakat yang terdampak langsung oleh proyek tersebut.
Menurutnya, langkah rekonsiliasi perlu dilakukan agar seluruh persoalan dapat dipetakan secara objektif dan terbuka. Pemprov Jabar berencana mempertemukan seluruh pihak dalam forum dialog untuk mencari solusi yang dapat diterima bersama.
“Tugas Gubernur merekonsiliasi antara pemberi izin, penerima izin, dan masyarakat. Kalau problemnya itu bersifat teknis dan sosiologis, tentunya kami akan selesaikan bersama,” ujarnya.
Dedi menegaskan bahwa jika kekhawatiran masyarakat berkaitan dengan potensi ancaman terhadap lingkungan, maka pemerintah daerah akan membawa persoalan tersebut ke tingkat pembahasan bersama Kementerian ESDM.
“Kalau problemnya dari sisi mitigasi yang menjadi ancaman bagi lingkungan, kami akan bicarakan dengan Kementerian ESDM,” ucapnya.
Pernyataan tersebut sekaligus menjawab berbagai kekhawatiran publik mengenai posisi pemerintah daerah terhadap proyek-proyek energi panas bumi yang belakangan menuai pro dan kontra.
Dedi memastikan aspek lingkungan tetap menjadi perhatian utama dalam setiap proses pembahasan. Namun menurutnya, seluruh pihak perlu duduk bersama agar keputusan yang diambil didasarkan pada data, kajian, dan fakta lapangan, bukan sekadar asumsi atau kekhawatiran semata.
“Iya, aspek lingkungan tetap menjadi prioritas. Kami bicarakan yang menjadi kekhawatiran dan kecemasan. Kami undang nanti para pihak,” tuturnya.
Hingga kini, polemik proyek geothermal di sejumlah kawasan pegunungan Jawa Barat masih terus berkembang. Warga yang menolak menilai proyek tersebut berpotensi mengganggu keseimbangan ekosistem dan kehidupan sosial masyarakat sekitar.
Sementara di sisi lain, pengembangan energi panas bumi menjadi salah satu program strategis nasional untuk mendukung transisi menuju energi bersih dan mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil.(*)