DPRD Jabar Desak Percepatan Pembangunan Kolam di Pelabuhan Jayanti

Menurut Lina, pemerintah provinsi sebenarnya telah menyiapkan anggaran pembangunan perluasan kolam labuh. Namun realisasi proyek masih terkendala persoalan di lapangan, terutama terkait pemanfaatan lahan di sekitar area pelabuhan.

Ia menyebut sebagian pedagang yang menempati kawasan tersebut masih keberatan melepas lahan meski statusnya merupakan aset pemerintah daerah. Situasi itu disebut menghambat proses pembangunan fasilitas yang dibutuhkan nelayan.

“Kami sangat memahami bahwa para pedagang juga sedang mencari nafkah di sana. Namun, kita juga tidak boleh lupa bahwa lahan tersebut adalah aset pemerintah yang akan digunakan untuk kemaslahatan masyarakat yang jauh lebih luas, khususnya keselamatan ribuan nelayan. Kita ingin semua berjalan selaras,” katanya.

Komisi II DPRD Jabar juga menyoroti adanya dugaan pihak tertentu yang memperkeruh situasi dengan mempengaruhi masyarakat sehingga proses komunikasi berjalan lambat.

Karena itu, DPRD berharap ada langkah persuasif dan dialog terbuka agar pembangunan tidak memicu konflik berkepanjangan maupun kekecewaan dari komunitas nelayan.

Laman: 1 2 3